Komisi II DPR RI Undang Tiga Guru Besar Hukum Tata Negara, Rumuskan Arah Besar Revisi UU Pemilu
Trending Post — Upaya memperkuat fondasi demokrasi Indonesia memasuki babak penting. Komisi II DPR RI menggelar forum strategis dengan menghadirkan tiga pakar hukum tata negara terkemuka untuk mengurai berbagai persoalan mendasar dalam sistem kepemiluan nasional, sekaligus memberikan arah pemikiran bagi rencana revisi Undang-Undang Pemilu.
Tiga tokoh yang diundang dalam forum tersebut adalah Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Refly Harun. Ketiganya dikenal luas sebagai figur sentral dalam perkembangan pemikiran hukum tata negara Indonesia serta aktif mengawal dinamika demokrasi sejak era reformasi.
Dalam diskusi yang berlangsung intens, para pakar memaparkan berbagai isu strategis yang menjadi tantangan utama sistem pemilu Indonesia. Pembahasan mencakup desain sistem kepemiluan, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, kualitas representasi politik, hingga pentingnya menjaga integritas demokrasi di tengah perubahan sosial dan politik yang semakin kompleks.
Forum tersebut menjadi ruang dialog yang sarat gagasan. Para pakar menekankan bahwa revisi regulasi pemilu tidak boleh sekadar bersifat teknis administratif, melainkan harus menjadi momentum memperbaiki kualitas demokrasi secara substansial—agar pemilu tidak hanya menjadi prosedur lima tahunan, tetapi benar-benar menghadirkan pemerintahan yang lahir dari kehendak rakyat secara jujur, adil, dan transparan.
Bagi Komisi II DPR RI, pandangan para ahli ini menjadi bahan penting dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan menjadi fondasi pembahasan revisi UU Pemilu dalam waktu dekat.
Diskusi tersebut juga menghadirkan momen penuh makna yang mencerminkan kuatnya tradisi akademik dalam dunia hukum Indonesia. Salah satu anggota Komisi II DPR RI menyampaikan penghormatan mendalam kepada Mahfud MD yang pernah menjadi dosennya saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Sebagai bentuk rasa hormat kepada guru yang pernah membimbingnya di bangku kuliah, ia bahkan mencium tangan Mahfud MD di hadapan forum.
Momen tersebut menjadi simbol bahwa dalam tradisi intelektual, hubungan antara guru dan murid tidak pernah terputus oleh waktu. Dari ruang kelas hingga ruang parlemen, nilai-nilai akademik tetap menjadi pijakan moral dalam menjalankan tanggung jawab kebangsaan.
Pertemuan antara para legislator dan para ahli konstitusi itu sekaligus menegaskan bahwa pembaruan sistem pemilu tidak dapat dilepaskan dari kedalaman pemikiran akademik. Demokrasi yang kuat memerlukan fondasi hukum yang kokoh dan fondasi itu hanya dapat dibangun melalui dialog antara ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.
Dengan melibatkan para pemikir hukum tata negara terkemuka, Komisi II DPR RI berharap proses revisi UU Pemilu nantinya tidak hanya menghasilkan regulasi baru, tetapi juga memperkuat arah demokrasi Indonesia menuju sistem yang lebih matang, berintegritas, dan berpihak pada kedaulatan rakyat.
About The Author
