Anggaran Tim Ahli Gubernur Kaltim Rp10,5 Miliar Tuai Sorotan Publik
Trending Post – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik setelah alokasi anggaran untuk Tim Ahli Gubernur pada tahun anggaran 2026 mencapai sekitar Rp10,5 miliar. Anggaran tersebut tercantum dalam dokumen Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pemprov Kalimantan Timur.
Berdasarkan dokumen tersebut, dana miliaran rupiah itu digunakan untuk membiayai struktur Tim Ahli Strategis Percepatan Pembangunan periode 2025–2030 yang bertugas memberikan masukan strategis kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Rincian Anggaran
Dari total anggaran Rp10,5 miliar tersebut, sekitar Rp8,34 miliar dialokasikan untuk pembayaran honorarium, sementara sekitar Rp2,9 miliar digunakan untuk biaya perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah.
Skema pembayaran dilakukan per orang setiap bulan selama sembilan bulan masa kerja.
Dalam struktur tim ahli tersebut terdapat beberapa posisi dengan besaran honorarium berbeda.
4 Koordinator Bidang/Divisi
Masing-masing menerima honor sekitar Rp30 juta per bulan, sehingga total anggaran untuk posisi ini mencapai sekitar Rp1,08 miliar selama sembilan bulan.
11 Anggota Bidang/Divisi
Menerima honor sekitar Rp20 juta per bulan, dengan total anggaran sekitar Rp1,98 miliar.
8 Dewan Penasihat
Setiap orang memperoleh honor sekitar Rp45 juta per bulan, sehingga total anggaran untuk posisi ini mencapai sekitar Rp3,24 miliar.
Selain itu, dalam dokumen anggaran juga tercantum komponen honorarium untuk 35 koordinator bidang atau divisi lainnya dengan total anggaran sekitar Rp1,05 miliar.
Jika seluruh komponen tersebut digabungkan, total alokasi anggaran untuk kegiatan Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp10,5 miliar untuk masa kerja sembilan bulan.
Perjalanan Dinas
Selain honorarium, anggaran tersebut juga mencakup biaya perjalanan dinas yang mencapai sekitar Rp2,9 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi kegiatan koordinasi, konsultasi, serta pendampingan program pembangunan baik di dalam wilayah Kalimantan Timur maupun di luar daerah.
Tuai Perhatian Publik
Besarnya alokasi anggaran tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak menilai keberadaan tim ahli memang diperlukan untuk memberikan pandangan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di wilayah yang menjadi salah satu pusat perhatian nasional karena keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Namun di sisi lain, muncul pula pertanyaan dari publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran tersebut serta kontribusi nyata yang akan diberikan oleh tim ahli terhadap pembangunan daerah.
Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pun menjadi sorotan, agar dana publik yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
About The Author
