Trending Post — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Lonjakan harga energi hingga tekanan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara menjadi dampak yang mulai terasa, termasuk bagi perekonomian Indonesia.
Namun di tengah situasi global yang tidak menentu tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru menilai kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada tahun 2025 lalu kini memberikan keuntungan strategis bagi daerah.

Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa keputusan mempercepat sejumlah proyek infrastruktur pada akhir 2025 sempat menuai kritik tajam. Saat itu, langkah tersebut dianggap berisiko karena dilakukan melalui skema tunda bayar di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Namun menurutnya, keputusan tersebut justru terbukti tepat ketika kondisi global pada 2026 mulai dipengaruhi oleh gejolak geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga energi.

Proyek Infrastruktur Rp629 Miliar Diselesaikan Lebih Cepat

Pada akhir 2025, Pemprov Jawa Barat menuntaskan berbagai proyek infrastruktur dengan nilai sekitar Rp629 miliar melalui skema tunda bayar. Kebijakan tersebut sempat menjadi sorotan publik karena dinilai membebani anggaran tahun berikutnya.
“Orang caci maki saya, kenapa Pemda Jabar jebol anggaran harus bayar tunggakan Rp629 miliar, saya senyum,” ujar Dedi dalam keterangannya.
Menurutnya, strategi percepatan pembangunan tersebut dilakukan karena ia yakin anggaran untuk membayar proyek akan tersedia pada tahun berikutnya.
“Proyek-proyek saya kebut di bulan Oktober. Saya tahu uangnya akan ada. Kalau waktu itu kita berani utang Rp1 triliun, kita bahkan bisa lebih untung,” katanya.

Mengubah Pola Pengelolaan APBD

Dedi juga menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan anggaran di masa kepemimpinannya berbeda dengan pola sebelumnya.
Selama bertahun-tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat selalu menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar.
Bahkan dalam beberapa tahun sebelumnya, SiLPA Jawa Barat bisa mencapai sekitar Rp1,8 triliun pada akhir tahun anggaran.
Namun pada 2025, Pemprov Jabar berhasil menekan angka tersebut hingga hampir nol, dengan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.

Dampak Konflik Global terhadap Biaya Infrastruktur

Dedi menjelaskan bahwa situasi global pada 2026 memperlihatkan bagaimana konflik geopolitik dapat memengaruhi biaya pembangunan daerah.
Ketegangan di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, terutama jika jalur perdagangan energi terganggu.
Salah satu titik paling strategis adalah Selat Hormuz, jalur laut yang selama ini menjadi rute distribusi sekitar 20 persen minyak dunia.
Jika jalur tersebut terganggu, harga energi global dapat melonjak secara signifikan.
Bagi sektor pembangunan infrastruktur, kenaikan harga energi akan berdampak langsung pada berbagai material konstruksi yang berbasis minyak bumi, terutama aspal.
“Harga aspal akan naik, minyak tanah akan naik. Kenapa? Ada perang, mobilisasi BBM,” ujar Dedi.
Menurutnya, percepatan pembangunan yang dilakukan pada 2025 membuat Jawa Barat justru berada pada posisi lebih aman karena banyak proyek sudah diselesaikan sebelum harga material melonjak.

Strategi Lama yang Kembali Digunakan

Dedi juga mengungkapkan bahwa strategi percepatan pembangunan dengan skema tunda bayar sebenarnya bukan pendekatan baru bagi dirinya.
Metode serupa pernah ia terapkan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode.
Pendekatan tersebut menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat, sementara pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Antara Risiko Fiskal dan Kecepatan Pembangunan

Langkah yang diambil Pemprov Jawa Barat ini memperlihatkan dilema klasik dalam pengelolaan keuangan daerah: antara menjaga kehati-hatian fiskal atau mempercepat pembangunan.
Di satu sisi, percepatan belanja melalui skema tunda bayar memiliki risiko terhadap stabilitas anggaran jika tidak dikelola dengan baik.
Namun di sisi lain, strategi tersebut dapat memberikan keuntungan ketika kondisi ekonomi global berubah secara cepat, seperti yang terjadi saat ini.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebijakan yang sempat menuai kritik tersebut kini dianggap sebagai langkah strategis yang justru membuat daerah lebih siap menghadapi gejolak ekonomi global.

About The Author