Presiden Prabowo Bahas Strategi Ekonomi di Tengah “Perfect Storm” Global

Trending Post – Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Dewan Ekonomi Nasional serta sejumlah menteri terkait untuk membahas perkembangan dan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang semakin tidak menentu.
Pertemuan tersebut berlangsung sesaat sebelum Presiden menghadiri acara tasyakuran satu tahun Danantara Indonesia di Wisma Danantara. Diskusi difokuskan pada langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik dan ketidakstabilan pasar energi dunia.
Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang disebut sebagai “perfect storm”, yakni situasi ketika berbagai krisis terjadi secara bersamaan. Eskalasi konflik di Timur Tengah terjadi ketika pemulihan ekonomi global belum sepenuhnya stabil.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap rantai pasok energi global, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap harga minyak dan gas dunia. Situasi ini diibaratkan seperti mengemudikan kapal di tengah cuaca ekstrem, di mana setiap keputusan harus diambil secara presisi agar arah kebijakan tetap berada pada jalur yang tepat.

Meski demikian, pemerintah menilai ketahanan energi nasional masih relatif kuat. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional disebut masih mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Pemerintah juga terus memantau fluktuasi harga energi global secara berkala guna menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali.

Fokus utama pemerintah adalah memastikan gejolak eksternal tidak langsung memukul daya beli masyarakat, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah instruksi strategis, salah satunya mempercepat upaya swasembada energi nasional agar Indonesia secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
Selain itu, Presiden menekankan pentingnya efisiensi pemerintahan melalui digitalisasi, termasuk penerapan proyek percontohan penyaluran bantuan sosial secara digital guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran serta meminimalkan potensi kebocoran anggaran.

Langkah deregulasi juga menjadi fokus pemerintah, terutama melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS) serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang bertujuan memperkuat iklim investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Pemerintah menilai bahwa dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan berbasis data menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Seluruh jajaran pemerintah pun diminta terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global, sembari tetap menjaga optimisme bahwa dengan kerja keras dan koordinasi yang kuat, Indonesia mampu melewati berbagai tantangan ekonomi dunia.