KontraS Soroti Peradilan Militer, Dinilai Minim Transparansi dan Independensi

Trending Post— Kritik terhadap sistem peradilan militer kembali mencuat. KontraS menilai proses peradilan di lingkungan militer belum sepenuhnya terbuka dan imparsial, karena seluruh perangkat hukumnya berada dalam satu institusi yang sama.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Andrie Yunus, yang menyebut bahwa struktur peradilan militer berbeda secara mendasar dengan sistem peradilan sipil.
“Peradilan militer seringkali melindungi aktor utama, hanya mengadili pelaku-pelaku di lapangan. Yang memberi perintah atau pihak dengan pangkat tertinggi seringkali tidak tersentuh,” ujar Andrie.

Perbedaan Fundamental dengan Peradilan Sipil

Dalam sistem peradilan sipil, terdapat pemisahan peran yang jelas:
hakim sebagai pihak independen
jaksa sebagai penuntut atas nama negara
pengacara sebagai pembela
Namun dalam peradilan militer, seluruh unsur tersebut berasal dari institusi yang sama, yaitu militer. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi independensi proses hukum.

Isu Akuntabilitas dan Rantai Komando

Kritik utama yang disoroti adalah potensi tidak tersentuhnya pihak-pihak yang berada di tingkat komando.
Dalam konteks hukum, tanggung jawab tidak hanya melekat pada pelaku di lapangan, tetapi juga pada pihak yang:
memberi perintah
mengetahui namun membiarkan
atau memiliki kendali atas operasi
Konsep ini dikenal dalam hukum sebagai command responsibility, yang menjadi prinsip penting dalam penegakan keadilan, terutama dalam kasus yang melibatkan struktur hierarkis seperti militer.

Analisa: Tantangan Reformasi Peradilan Militer

Perdebatan mengenai transparansi peradilan militer bukanlah isu baru. Sejumlah kalangan mendorong:
peningkatan keterbukaan proses persidangan
penguatan pengawasan eksternal
hingga kemungkinan integrasi kasus tertentu ke peradilan umum
Namun di sisi lain, peradilan militer juga memiliki dasar hukum tersendiri yang mempertimbangkan aspek disiplin dan struktur komando dalam institusi pertahanan.

Dorongan Keterbukaan Publik

KontraS menilai bahwa keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum, khususnya dalam kasus yang melibatkan aparat.
Pernyataan tersebut juga menjadi bagian dari dorongan masyarakat sipil agar sistem hukum di Indonesia terus berkembang menuju prinsip keadilan yang lebih transparan dan independen.

Isu peradilan militer mencerminkan tantangan besar dalam menyeimbangkan antara disiplin internal institusi dan tuntutan transparansi publik.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap akuntabilitas hukum, reformasi sistem peradilan militer menjadi salah satu agenda penting yang terus diperbincangkan.

About The Author