Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS: Desakan Menguat, Pelaku Diminta Diadili di Peradilan Umum
Trending Post – Desakan agar empat prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, diadili melalui peradilan umum terus menguat.
Tim kuasa hukum korban menegaskan bahwa kasus ini merupakan tindak pidana umum, bukan pelanggaran militer. Alasannya, korban adalah warga sipil dan peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan tugas kedinasan militer.
“Ini murni kejahatan terhadap warga sipil, sehingga seharusnya diproses menggunakan hukum pidana umum, bukan peradilan militer,” tegas pihak kuasa hukum.
DPR Dorong Transparansi
Dorongan serupa juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang meminta agar proses hukum dilakukan secara terbuka melalui mekanisme hukum pidana umum, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut DPR, langkah tersebut penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat negara.
Kondisi Korban Masih Dirawat
Kasus ini sendiri menimbulkan luka serius bagi korban. Andrie Yunus dilaporkan mengalami luka bakar hingga sekitar 24 persen di tubuhnya dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif.
Insiden tersebut memicu gelombang kecaman dari masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia, yang menilai peristiwa ini sebagai ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan perlindungan aktivis.
Ujian Penegakan Hukum
Kasus ini kini menjadi sorotan nasional dan dinilai sebagai ujian penting bagi sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menentukan apakah aparat militer yang diduga melakukan tindak pidana terhadap warga sipil dapat diproses secara transparan di peradilan umum.
Keputusan jalur hukum yang diambil nantinya akan menjadi preseden penting bagi perlindungan warga sipil serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
About The Author
