BGN Gandeng Kejagung Awasi Anggaran Makan Bergizi Gratis, 93 Persen Disalurkan Langsung ke SPPG
Trending Post – Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rangka memperketat pengawasan penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa sekitar 93 persen anggaran BGN dialokasikan langsung untuk pelaksanaan program di lapangan melalui 25.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Sebagian besar anggaran langsung disalurkan ke SPPG, sehingga pengawasan harus dilakukan secara ketat agar tepat sasaran,” ujar Dadan.
Fokus Pengawasan untuk Tepat Sasaran
Kerja sama dengan Kejagung dilakukan guna memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel. Mengingat besarnya dana yang dikelola, pengawasan dinilai krusial agar program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Program MBG sendiri menyasar berbagai kelompok rentan, antara lain:
Anak-anak sekolah
Ibu hamil
Ibu menyusui
Balita
Lansia
Pemerintah berharap, melalui pengawasan yang kuat, tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi maupun penggunaan anggaran.
Program Strategis Peningkatan Gizi Nasional
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain bertujuan mengurangi angka stunting, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan sistem distribusi langsung ke ribuan SPPG, pemerintah menargetkan manfaat program dapat dirasakan secara cepat dan merata di berbagai daerah.
Peran Kejagung dalam Pengawasan
Keterlibatan Kejagung dalam program ini menjadi bagian dari upaya preventif pemerintah untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak awal.
Pendekatan ini dinilai penting mengingat skala program yang besar dan menyangkut kepentingan publik secara luas.
About The Author
