Legislator NasDem Kritik DPRA: Anggaran Harus Berpihak pada Korban Banjir dan Longsor di Aceh
Trending Post — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai NasDem, Martini, melontarkan kritik keras terhadap lembaganya sendiri yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan anggaran kepada masyarakat korban banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Kritik tersebut disampaikan Martini dalam rapat paripurna DPRA yang digelar di Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).
Soroti Minimnya Respons Lembaga
Dalam pernyataannya, Martini mengungkapkan kekecewaan karena selama bencana banjir besar melanda beberapa daerah di Aceh, ia tidak melihat adanya langkah konkret dari lembaga legislatif tersebut untuk membantu masyarakat terdampak.
“Selama banjir ini saya tidak melihat ada pergerakan dari lembaga DPRA. Kami kecewa karena tidak ada keberpihakan anggaran terhadap korban banjir dan longsor,” ujar Martini dalam rapat tersebut.
Ia menilai kondisi masyarakat di lapangan masih sangat memprihatinkan, dengan banyak warga yang hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan keterbatasan kebutuhan dasar.
Kondisi Pengungsi Masih Memprihatinkan
Martini menggambarkan kontras antara kondisi masyarakat yang terdampak bencana dengan situasi para pejabat yang bekerja di gedung pemerintahan.
“Hari ini kita duduk di ruangan ber-AC, sementara masyarakat kita di bawah tenda makan seadanya. Bahkan uang jajan anak saja tidak ada,” katanya.
Pernyataan tersebut menggambarkan keprihatinan terhadap kondisi pengungsi yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kebutuhan makanan hingga kebutuhan dasar lainnya.
Kritik Kebijakan Pemotongan Anggaran
Selain itu, Martini juga menyoroti kebijakan pemotongan anggaran bantuan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana oleh Pemerintah Aceh.
Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRA memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
“DPRA ini lembaga terhormat. Satu rupiah pun dari anggaran harus memihak kepada rakyat, karena kita dipilih oleh lebih dari lima juta masyarakat Aceh untuk mewakili mereka di sini,” tegasnya.
Ingatkan Fungsi Pengawasan Anggaran
Martini juga mengingatkan agar DPRA tidak hanya memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu.
Ia menilai berbagai kritik yang muncul terhadap lembaga legislatif tersebut berakar dari persepsi publik bahwa DPRA lebih melindungi kepentingan kelompok dibanding kepentingan masyarakat luas.
“Kita tidak ingin lembaga yang bermarwah ini hanya memperjuangkan kepentingan kelompok.
DPRA adalah lembaga yang mengawasi seluruh anggaran dan uang rakyat,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat mengenai pentingnya fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.
About The Author
