Wamen Bappenas di HLPF 2026 New York: Pembangunan Harus Berdampak Langsung bagi Masyarakat
NEW YORK — Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan pentingnya memastikan pembangunan memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam rangkaian misi diplomatik Indonesia pada High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, 7–16 Juli 2026.
Febrian menyampaikan bahwa dunia saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari krisis pangan, perubahan iklim, meningkatnya beban utang, hingga fragmentasi geopolitik. Kondisi tersebut, menurutnya, justru semakin menegaskan pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kerangka bersama untuk menjawab berbagai persoalan global.
Ia menekankan bahwa tantangan utama pembangunan bukan lagi sekadar menentukan tujuan yang hendak dicapai, melainkan memastikan setiap komitmen dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan aksi yang memberikan hasil konkret bagi masyarakat.
Menurut Febrian, percepatan pencapaian SDGs membutuhkan tata kelola pembangunan global yang lebih adil, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan pembangunan yang selama ini berjalan secara terfragmentasi perlu diarahkan menuju sinergi lintas sektor, dengan menerjemahkan komitmen global ke dalam aksi nasional yang terukur serta memastikan inovasi dapat memberikan manfaat secara inklusif.
Selama berada di New York, Febrian mewakili Indonesia dalam sejumlah forum tingkat tinggi. Di antaranya General Debate of the Ministerial Segment, ECOSOC High-level Segment, United Nations High-Level Meeting on Critical Energy Transition Minerals, Ministerial Roundtable on the Pact for the Future, serta High-level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda.
Febrian juga menjadi pembicara dalam side event bertajuk “Leveraging Renewable Energy for Food Security through South–South and Triangular Cooperation”. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan penguatan kerja sama Selatan-Selatan serta Triangular sebagai instrumen untuk mendorong investasi, inovasi, pertukaran pengetahuan, dan transformasi pembangunan.
Kerja sama tersebut dinilai semakin relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan yang saling berkaitan. Pemanfaatan energi terbarukan, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan transisi energi dan pengurangan emisi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Di sela-sela rangkaian forum, Febrian juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra strategis. Pertemuan tersebut antara lain dilakukan dengan Direktur United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) Dima Al-Khatib, State Secretary to the 2030 Agenda Swiss Markus Reubi, serta Parliamentary State Secretary Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) Bärbel Kofler.
Dalam pertemuan dengan mitra internasional tersebut, Indonesia membahas penguatan kerja sama pembangunan sekaligus menjajaki peluang kolaborasi untuk menghadapi tantangan global. Febrian juga menyambut baik dukungan Jerman dalam memperkuat kolaborasi penyusunan agenda pembangunan global pasca-2030.
Agenda pembangunan pasca-2030 menjadi salah satu isu strategis yang mulai mendapat perhatian lebih besar di tingkat internasional. Indonesia berpandangan bahwa kerangka pembangunan global ke depan perlu tetap melanjutkan semangat SDGs, sekaligus mampu merespons perubahan lingkungan strategis dan tantangan baru yang dihadapi masyarakat dunia.
Kerangka tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih tangguh, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, agenda global perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional yang terukur sehingga manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Partisipasi aktif Indonesia dalam HLPF 2026 menunjukkan komitmen untuk terus berkontribusi dalam pembahasan agenda pembangunan global. Melalui diplomasi pembangunan dan kerja sama internasional, Indonesia mendorong penguatan kolaborasi yang mampu mempercepat pencapaian SDGs sekaligus mempersiapkan agenda pembangunan dunia setelah 2030.
Pemerintah menilai pembangunan yang berkelanjutan pada akhirnya harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kolaborasi internasional, inovasi, penguatan tata kelola, dan integrasi kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap agenda pembangunan tidak berhenti pada komitmen, tetapi menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
About The Author
