JAKARTA – Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi sorotan setelah bertambahnya korban sipil dalam rangkaian konflik bersenjata yang terjadi pada awal Juli 2026. Seorang ibu hamil dan seorang pendeta dilaporkan meninggal dunia dalam insiden terpisah yang memicu gelombang protes warga serta desakan agar kekerasan segera dihentikan.

Korban terbaru adalah Melkiana Duwitau, seorang ibu hamil tujuh bulan yang meninggal dunia setelah terkena tembakan saat berada di dalam honai miliknya di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kamis (2/7/2026). Berdasarkan keterangan yang beredar dari berbagai organisasi masyarakat sipil, peluru diduga menembus dinding rumah sebelum mengenai korban. Upaya operasi darurat untuk menyelamatkan ibu dan bayi yang dikandungnya dilaporkan tidak berhasil.

Sebelumnya, pada akhir Juni 2026, seorang pendeta muda bernama Elianus Agimbau ditemukan meninggal dunia di Kampung Mbamogo. Laporan dari keluarga dan pendamping korban menyebutkan terdapat sejumlah luka tembak pada tubuh korban. Dugaan mengenai pelaku penembakan masih menjadi bagian dari informasi yang memerlukan penyelidikan independen dan belum memperoleh kepastian hukum melalui proses resmi.

Dalam rangkaian peristiwa yang sama, seorang warga lainnya, Okto Sani Tigau, juga dilaporkan meninggal dunia dengan luka tembak. Berbagai organisasi masyarakat sipil meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh kasus tersebut.

Peristiwa tersebut memicu aksi protes masyarakat di Sugapa pada 3–4 Juli 2026. Ribuan warga turun ke jalan menyampaikan tuntutan agar kekerasan dihentikan, keselamatan warga sipil dijamin, serta dilakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan di wilayah konflik.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar, menilai eskalasi kekerasan di Intan Jaya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas di tengah berbagai dinamika keamanan dan pembangunan di Papua.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyatakan bahwa setiap dugaan penyerangan terhadap warga sipil wajib diusut secara transparan sesuai prinsip hak asasi manusia. Ia juga mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan di Papua.

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengajak seluruh aparat yang bertugas di Papua untuk mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil serta memastikan setiap operasi keamanan berjalan sesuai hukum dan menghormati HAM.

Hingga kini, konflik bersenjata yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Papua, termasuk Intan Jaya, masih menjadi tantangan besar. Selain menimbulkan korban jiwa, konflik berkepanjangan juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi, terganggunya layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berbagai kalangan mendesak seluruh pihak menahan diri serta mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog dan penegakan hukum yang transparan. Perlindungan terhadap warga sipil dinilai harus menjadi prioritas utama agar tragedi kemanusiaan serupa tidak terus berulang.

About The Author