BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mencatat prestasi dalam tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Namun, capaian tersebut tidak membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berpuas diri. Sebaliknya, ia justru mendorong pengawasan yang lebih ketat dan pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat saat menanggapi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Dedi, pemeriksaan keuangan yang dilakukan secara lebih menyeluruh akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi tata kelola anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia berharap BPK tidak hanya melakukan audit berdasarkan metode sampling atau pengambilan sampel, tetapi juga dapat memperluas cakupan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan OPD di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

“Evaluasi yang semakin mendalam akan menghasilkan perbaikan yang semakin baik. Karena itu, pengawasan yang kuat justru menjadi kebutuhan untuk memastikan setiap anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah anggaran yang berasal dari rakyat dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dedi menegaskan bahwa kritik, saran, serta hasil evaluasi dari lembaga pengawas merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

“Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik dan pengawasan. Justru melalui evaluasi yang objektif, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus diperbaiki,” katanya.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian publik karena menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meskipun telah meraih opini tertinggi dari BPK.

Sejumlah pengamat tata kelola pemerintahan menilai langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat.

Mereka menilai opini WTP memang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, evaluasi yang lebih mendalam tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta kualitas program yang dijalankan.

Dengan jumlah anggaran daerah yang besar dan cakupan pelayanan publik yang luas, pengawasan yang kuat dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Komitmen untuk terus membuka ruang evaluasi tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

About The Author