Kakek 71 Tahun Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Penangkapan Burung Cendet di Taman Nasional Baluran
SITUBONDO — Penegakan hukum di bidang konservasi satwa kembali menjadi sorotan publik setelah seorang kakek berusia 71 tahun bernama Masir dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.
Masir dinyatakan terbukti menangkap lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran, salah satu kawasan konservasi penting di Jawa Timur yang menjadi habitat berbagai satwa liar dilindungi.
Tidak Dapat Diselesaikan dengan Restorative Justice
Kejaksaan Negeri Situbondo menyatakan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, sehingga proses hukum tetap dilanjutkan hingga tahap penuntutan di pengadilan.
Meski ancaman pidana dalam perkara ini dapat mencapai hingga 10 tahun penjara berdasarkan ketentuan hukum konservasi sumber daya alam hayati, jaksa penuntut umum hanya menuntut pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa.
Memicu Perdebatan di Masyarakat
Kasus ini kemudian viral dan memicu perdebatan publik. Sebagian kalangan menilai penegakan hukum harus konsisten dalam melindungi kawasan konservasi dari segala bentuk perburuan maupun penangkapan satwa liar.
Namun, sebagian pihak lainnya menyoroti aspek kemanusiaan dalam penanganan perkara tersebut, mengingat usia terdakwa yang telah lanjut serta nilai pelanggaran yang dianggap relatif kecil dibanding dampak ekologis skala besar.
Pentingnya Perlindungan Kawasan Konservasi
Taman Nasional Baluran dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dengan keanekaragaman hayati tinggi. Setiap aktivitas penangkapan satwa di dalam kawasan tersebut diatur secara ketat oleh undang-undang untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan satwa liar tetap menjadi prioritas, sebagai bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan habitat.
Kasus yang menjerat Masir menjadi potret kompleksnya penegakan hukum di sektor konservasi, di mana aspek perlindungan lingkungan dan pertimbangan kemanusiaan kerap muncul sebagai dua dimensi yang sama-sama menjadi perdebatan publik.
About The Author
