JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat peternak melalui penguatan serapan pasar, pemerataan distribusi antardaerah, pengendalian produksi yang terukur, serta pembenahan tata niaga nasional.

Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Telur Ayam Ras yang digelar secara daring pada Selasa (2/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah sentra produksi, pelaku usaha, koperasi, hingga perwakilan peternak dari berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melindungi peternak rakyat dari tekanan harga yang berpotensi merugikan usaha mereka.

Menurutnya, sekitar 95 hingga 98 persen usaha ayam petelur nasional masih dijalankan oleh peternak mandiri dan peternak rakyat sehingga keberlangsungan usaha mereka harus menjadi perhatian utama pemerintah.

“Kita harus menjaga peternak agar tidak dimainkan oleh para middleman. Daerah yang masih defisit telur dapat langsung menyerap dari daerah sentra produksi sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien dan harga di tingkat peternak tetap terjaga,” ujar Agung.

Ia menjelaskan, tekanan harga yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh pertumbuhan produksi yang lebih cepat dibandingkan peningkatan serapan pasar. Kondisi tersebut menyebabkan kelebihan pasokan di sejumlah sentra produksi sehingga diperlukan langkah bersama untuk memperluas pasar dan memperbaiki distribusi.

Sebagai bagian dari solusi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengusulkan peningkatan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan tersebut mendapat tindak lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) melalui surat edaran yang menginstruksikan pelaksana program untuk meningkatkan penggunaan telur dalam menu MBG serta mengutamakan pembelian dari peternak lokal.

“Program MBG menjadi peluang besar untuk memperluas pasar telur sekaligus meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat,” kata Agung.

Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan BUMN pangan untuk membantu menyerap kelebihan produksi dari daerah sentra dan mendistribusikannya ke wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan.

Menurut Agung, langkah tersebut dapat membantu mengurai surplus produksi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Kementan juga telah mengimbau pelaku usaha ayam petelur agar melakukan pengaturan produksi secara mandiri dan terukur sesuai kemampuan pasar. Langkah tersebut mencakup pengendalian populasi, pengaturan umur produksi ayam petelur, serta pelaksanaan afkir ayam secara berkala guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

Di sisi lain, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan peternak melalui koperasi, kemitraan usaha, serta pembentukan korporasi peternak guna memperkuat posisi tawar peternak dalam rantai distribusi.

Agung menilai penguatan pasar telur segar juga perlu dibarengi dengan pengembangan industri hilir agar kelebihan produksi dapat diserap secara berkelanjutan.

“Kita perlu membangun kembali industri pengolahan telur dan memberdayakan pelaku usaha yang memiliki fasilitas pengolahan. Dengan begitu, produksi berlebih dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan tidak seluruhnya bergantung pada pasar telur segar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kementan meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan tata niaga telur dan mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan telur di luar ketentuan harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha peternak dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

“Kita perlu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha peternak dengan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Penyerapan harus diperkuat agar produksi peternak tersalurkan dengan baik,” katanya.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran pelaksana Program MBG untuk meningkatkan penyerapan telur langsung dari peternak lokal.

“Kami sudah berkoordinasi agar kebutuhan telur untuk Program MBG dapat diserap langsung dari peternak. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat serapan produksi sekaligus menjaga stabilitas harga,” ujarnya.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, Suwardi, menyambut positif berbagai langkah yang ditempuh pemerintah.

Menurutnya, peternak membutuhkan pasar yang stabil, distribusi yang lancar, serta tata niaga yang sehat agar usaha peternakan rakyat dapat berkembang secara berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga telur melalui peningkatan serapan pasar, pemerataan distribusi, penguatan tata niaga, dan pengembangan hilirisasi industri.

Pemerintah menegaskan bahwa stabilisasi harga telur harus dicapai tanpa mengorbankan peternak rakyat. Melalui penguatan pasar, tata niaga yang sehat, serta pengembangan industri hilir, pemerintah optimistis harga telur dapat kembali bergerak menuju Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram sehingga peternak memperoleh keuntungan yang layak dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

About The Author