Pemerintah Percepat Rehabilitasi Perumahan Pascabencana di Aceh, Tekankan Hunian Berkualitas dan Berkelanjutan
TRENDING POST – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana di Ruang Rapat Potda 1 Lantai 3 Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (25/4/2026). Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama pemerintah daerah.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, dengan fokus tidak hanya pada kecepatan pembangunan, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan kawasan permukiman.
Hunian Pascabencana Harus Layak dan Berkelanjutan
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan hunian pascabencana harus mengedepankan standar kualitas yang baik, lingkungan yang sehat, serta konsep kawasan yang berkelanjutan.
Pendekatan ini diarahkan agar hunian yang dibangun tidak bersifat sementara dalam jangka panjang, melainkan mampu menjadi bagian dari pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pengembangan kawasan yang bersih, tertata, dan sesuai dengan karakter lokal masyarakat Aceh.
Progres Hunian Sementara Capai 91 Persen
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, T. Robby Irza, menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) menunjukkan progres signifikan.
Dari total sekitar 18.000 unit yang direncanakan, hingga 23 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai sekitar 91 persen.
137 Ribu Rumah Terdampak, Puluhan Ribu Masih Dibutuhkan
Berdasarkan data penanganan bencana, total rumah terdampak di Aceh mencapai 137.209 unit, yang mencakup kategori rusak ringan, sedang, hingga berat.
Dari jumlah tersebut, kebutuhan pembangunan hunian tetap tercatat sekitar 17.541 kepala keluarga, dengan kebutuhan lahan mencapai kurang lebih 490,88 hektare yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Sementara itu, progres pembangunan hunian tetap yang bersumber dari berbagai skema pendanaan baru mencapai sekitar 18.202 unit, sehingga percepatan pembangunan masih menjadi fokus utama untuk menutup kesenjangan kebutuhan di lapangan.
Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana secara menyeluruh, baik dari sisi hunian maupun pemulihan sosial ekonomi.
About The Author
