JAKARTA – Sekretaris Kabinet, , memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, , terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Republik Indonesia, .

Dalam keterangannya, Teddy menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan prinsip efisiensi dalam setiap agenda kunjungan kenegaraan yang dilakukan Presiden. Ia menyebut biaya perjalanan yang melebihi alokasi anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.

Menurut Teddy, jumlah anggota rombongan kepresidenan dalam kunjungan luar negeri saat ini juga telah mengalami pengurangan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

“Jika pada masa lalu jumlah rombongan dapat mencapai lebih dari 120 orang, saat ini rata-rata hanya sekitar 50 hingga 60 orang,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pandangan yang menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden perlu dievaluasi dari sisi efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran negara.

Diplomasi Dinilai Tidak Selalu Bisa Direncanakan Secara Kaku

Menanggapi usulan agar agenda kunjungan internasional disusun jauh hari sebelumnya, Teddy menjelaskan bahwa dinamika geopolitik dan perkembangan global sering kali menuntut respons yang cepat dari kepala negara.

Menurutnya, tidak semua agenda diplomatik dapat dijadwalkan secara kaku karena situasi internasional terus berubah dan memerlukan komunikasi langsung antar pemimpin negara.

Ia menambahkan bahwa hubungan personal antar kepala negara masih memiliki peran penting dalam diplomasi modern dan sering kali menjadi faktor yang mempercepat tercapainya berbagai kesepakatan strategis.

“Dalam praktik hubungan internasional, komunikasi langsung antar pemimpin tetap memiliki nilai strategis yang tidak selalu dapat digantikan melalui komunikasi virtual,” katanya.

Klaim Sejumlah Capaian Diplomasi

Teddy juga membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial. Menurutnya, berbagai agenda internasional yang dihadiri Presiden telah menghasilkan sejumlah capaian yang dinilai penting bagi kepentingan nasional.

Beberapa capaian yang disebut antara lain penguatan posisi Indonesia dalam forum internasional, perkembangan kerja sama ekonomi dan investasi, penguatan hubungan pertahanan dan keamanan, serta dukungan diplomatik terhadap berbagai isu kemanusiaan.

Ia juga menyinggung sejumlah perkembangan yang diklaim sebagai hasil diplomasi pemerintah, termasuk peningkatan kerja sama internasional, penguatan hubungan ekonomi dengan berbagai mitra strategis, serta perluasan peluang investasi bagi Indonesia.

Pemerintah Terbuka Terhadap Kritik

Meski demikian, Teddy menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para diplomat senior dan pengamat hubungan internasional.

Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Namun ia berharap diskusi publik juga mempertimbangkan berbagai hasil dan manfaat yang diperoleh dari aktivitas diplomasi yang dijalankan pemerintah.

“Pemerintah menghargai setiap masukan yang konstruktif. Namun capaian-capaian yang telah diraih melalui diplomasi internasional juga perlu menjadi bagian dari penilaian yang objektif,” ujarnya.

Perdebatan mengenai efektivitas kunjungan luar negeri Presiden menjadi bagian dari diskursus publik yang terus berkembang, terutama terkait keseimbangan antara efisiensi anggaran negara dan kebutuhan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Sejumlah pengamat menilai bahwa evaluasi terhadap diplomasi luar negeri perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, politik, investasi, keamanan, serta pengaruh strategis yang diperoleh Indonesia dalam jangka panjang.

About The Author