TRENDING POST – Menteri HAM RI, , mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian HAM dari sekitar Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Usulan tersebut memicu perdebatan di kalangan legislatif setelah dinilai jauh melampaui alokasi anggaran saat ini.

Menurut Pigai, peningkatan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan lebih dari 200 program kerja nasional, pembiayaan sumber daya manusia, serta pembangunan kelembagaan Kementerian HAM yang saat ini masih dalam tahap penguatan.

Dalam pemaparannya, Pigai menjelaskan bahwa salah satu program prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran besar adalah program Desa Peduli HAM yang ditargetkan menjangkau sekitar 83.000 kelompok masyarakat di berbagai desa di seluruh Indonesia.

Selain itu, Kementerian HAM juga memiliki kebutuhan operasional yang cukup besar, termasuk pembiayaan sekitar 2.500 pegawai. Kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai saja diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap tahun.

Pigai menilai anggaran yang saat ini tersedia belum memadai untuk menjalankan mandat besar pemerintah dalam memperkuat perlindungan, edukasi, sosialisasi, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

“Bagaimana mungkin visi besar negara terkait HAM dapat dijalankan secara optimal jika anggaran yang tersedia masih sangat terbatas dibandingkan cakupan tugas yang harus menjangkau lebih dari 280 juta penduduk Indonesia,” demikian salah satu argumentasi yang disampaikan dalam pembahasan anggaran.

Namun, usulan kenaikan anggaran tersebut mendapat perhatian serius dari anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan HAM. Sejumlah anggota dewan meminta agar pengajuan anggaran dilakukan secara lebih realistis, terukur, dan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.

Menurut DPR, setiap tambahan anggaran harus disertai indikator kinerja yang jelas, target yang dapat diukur, serta manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat.

Polemik ini kemudian memunculkan diskusi publik mengenai besaran anggaran yang ideal bagi Kementerian HAM, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja negara yang tengah dijalankan pemerintah.

Sejumlah pengamat menilai penguatan institusi HAM memang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun di sisi lain, penggunaan dana negara juga harus mempertimbangkan efektivitas program, prioritas pembangunan nasional, serta kemampuan keuangan negara.

Perdebatan mengenai usulan anggaran tersebut diperkirakan masih akan berlanjut dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR sebelum ditetapkan dalam mekanisme penganggaran resmi negara.

Hingga kini, usulan kenaikan anggaran Rp20 triliun tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final pemerintah maupun parlemen.

About The Author