BURGENSTOCK, SWISS – Perbedaan pandangan mengenai nasib aset Iran yang selama bertahun-tahun dibekukan akibat sanksi internasional kembali mencuat dalam putaran terbaru perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran di Burgenstock, Swiss.

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Washington dan Doha akan memiliki peran dalam mekanisme pengawasan terhadap pencairan dana Iran yang nilainya diperkirakan mencapai USD12 miliar. Namun pernyataan tersebut langsung mendapat penolakan dari Teheran yang menegaskan bahwa hanya Iran yang memiliki hak menentukan penggunaan aset miliknya sendiri.

Pernyataan Vance disampaikan usai putaran pertama perundingan yang berlangsung selama hampir 18 jam dan menghasilkan sejumlah kesepakatan awal, termasuk peta jalan menuju kesepakatan yang lebih komprehensif dalam waktu 60 hari.

Menurut Vance, setiap pencairan aset Iran akan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Amerika Serikat dan Qatar sebagai pihak pengawas.

“Jika aset Iran yang dibekukan dicairkan, Amerika Serikat dan Qatar akan memiliki persetujuan atas proses tersebut, dan dana itu akan digunakan untuk membeli produk pertanian Amerika seperti kedelai, jagung, dan gandum untuk kepentingan rakyat Iran,” ujar Vance kepada wartawan.

Ia menjelaskan bahwa konsep tersebut merupakan bagian dari usulan yang dikembangkan oleh tim negosiator Amerika bersama pemerintah Qatar sebagai upaya memastikan dana yang dicairkan digunakan untuk kebutuhan sipil dan pembangunan ekonomi.

Vance juga menyebut skema tersebut sebagai solusi yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat Iran sekaligus mendukung sektor pertanian Amerika Serikat.

Qatar Didorong Menjadi Pengawas Mekanisme Dana

Dalam keterangannya, Vance mengungkapkan bahwa Qatar telah menyatakan kesiapan membantu membangun sistem pengawasan terhadap penggunaan dana yang nantinya dicairkan.

Washington, kata dia, menginginkan adanya jaminan bahwa aset yang selama ini dibekukan tidak digunakan untuk aktivitas yang berpotensi memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pencairan dana hanya dapat dilakukan apabila seluruh tahapan negosiasi berjalan sesuai kesepakatan dan menunjukkan kemajuan yang nyata.

Iran Tolak Campur Tangan Asing

Pernyataan Amerika Serikat segera mendapat respons tegas dari pihak Iran.

Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Ali Bahreini, menolak keras klaim bahwa negara lain memiliki kewenangan menentukan penggunaan aset milik Iran setelah dicairkan.

“Iran adalah satu-satunya pihak yang berhak memutuskan bagaimana asetnya digunakan setelah dicairkan. Kami menolak klaim apa pun yang menyatakan negara lain dapat memengaruhi keputusan tersebut,” tegas Bahreini.

Menurutnya, pengaturan teknis tertentu memang mungkin diperlukan karena sebagian aset berada di bawah yurisdiksi negara lain. Namun hal itu tidak berarti pihak luar memiliki hak menentukan arah penggunaan dana tersebut.

Bahreini menegaskan bahwa keputusan terkait pembelian, investasi, maupun penggunaan aset yang telah dikembalikan tetap menjadi hak eksklusif pemerintah Iran.

Iran Klaim Peroleh Konsesi Penting

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa perundingan di Swiss telah menghasilkan sejumlah perkembangan positif bagi Teheran.

Iran mengklaim memperoleh beberapa konsesi strategis, termasuk pelonggaran terhadap ekspor minyak dan produk petrokimia, pembebasan sebagian aset yang dibekukan, serta pembukaan jalur rekonstruksi ekonomi nasional.

Namun demikian, rincian tersebut belum tercantum secara eksplisit dalam pernyataan resmi mediator dari Pakistan dan Qatar, sehingga masih menyisakan ruang perbedaan interpretasi antara kedua pihak.

Isu Sensitif yang Menentukan Masa Depan Negosiasi

Persoalan aset Iran yang dibekukan selama bertahun-tahun merupakan salah satu isu paling sensitif dalam hubungan Washington dan Teheran.

Sejak Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2018 dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi, miliaran dolar aset Iran di luar negeri tidak dapat diakses oleh pemerintah Teheran.

Kini, di tengah upaya kedua negara untuk meredakan ketegangan dan membangun kerangka perdamaian baru, persoalan pencairan aset menjadi salah satu elemen utama yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan negosiasi.

Meski kedua pihak sama-sama mengakui adanya kemajuan, perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak mengendalikan penggunaan dana tersebut menunjukkan bahwa jalan menuju kesepakatan permanen masih menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Fondasi Awal Perdamaian

Terlepas dari perbedaan yang masih ada, Wakil Presiden JD Vance menilai putaran pertama perundingan telah menghasilkan fondasi yang cukup kuat untuk melanjutkan dialog pada tahap berikutnya.

Dalam 60 hari ke depan, negosiasi teknis diperkirakan akan difokuskan pada sejumlah isu strategis, termasuk pencabutan sanksi, pengawasan program nuklir Iran, keamanan regional, serta mekanisme penggunaan aset yang dibekukan.

Keberhasilan menyelesaikan isu-isu tersebut akan menjadi faktor penentu apakah Amerika Serikat dan Iran mampu mengakhiri permusuhan panjang yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan membuka babak baru hubungan diplomatik yang lebih stabil di kawasan Timur Tengah.

About The Author