BANGLADESH LARANG PERINGATAN HARI JADI LIGA AWAMI, 26 AKTIVIS DITANGKAP, TENTARA DIKERAHKAN DI ENAM DISTRIK

DHAKA – Pemerintah Bangladesh membubarkan paksa peringatan hari jadi ke-77 Liga Awami pada Selasa (23/6/2026), disertai gelombang penangkapan terhadap puluhan aktivis dan pengerahan militer di sejumlah wilayah strategis. Langkah tersebut menandai babak baru dalam dinamika politik Bangladesh setelah pelarangan total terhadap partai yang pernah menjadi kekuatan politik terbesar di negara itu.

Kepolisian Metropolitan Dhaka (DMP) mengonfirmasi sedikitnya 26 pemimpin dan aktivis Liga Awami beserta organisasi afiliasinya ditangkap dalam operasi yang dilakukan di berbagai lokasi di ibu kota. Penangkapan dilakukan setelah aparat menemukan upaya penyelenggaraan pawai, pertemuan, dan aksi simbolik untuk memperingati hari berdirinya partai pada 23 Juni.

Komisaris Polisi Metropolitan Dhaka, Mosleh Uddin Ahmed, menegaskan aparat telah mengambil langkah tegas untuk mencegah seluruh bentuk aktivitas politik yang berkaitan dengan Liga Awami.

“Kami telah menggagalkan rencana mereka sejauh ini, dan kami berharap mereka tidak dapat mengadakan pawai, rapat umum, atau bentuk perkumpulan lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers.

Meski berada di bawah larangan ketat, sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan kelompok pendukung Liga Awami tetap melakukan aksi simbolik dengan membawa bendera partai dan meneriakkan slogan di beberapa wilayah.

Menteri Dalam Negeri Bangladesh, Salahuddin Ahmed, menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi mengakui keberadaan Liga Awami sebagai organisasi politik yang sah.

“Tidak ada organisasi bernama Liga Awami,” katanya kepada wartawan saat ditanya mengenai peringatan hari jadi partai tersebut.

Tentara Dikerahkan di Enam Distrik

Untuk mengantisipasi potensi kerusuhan dan mobilisasi massa, pemerintah mengerahkan militer di enam distrik utama, yakni Dhaka, Chattogram, Gazipur, Narayanganj, Faridpur, dan Gopalganj.

Pengerahan pasukan berlangsung mulai 22 Juni hingga 30 Juni 2026. Selain itu, lebih dari 18.000 personel kepolisian ditempatkan di ibu kota dengan pengamanan diperketat di lebih dari 200 titik strategis.

Pasukan Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) juga dikerahkan di sejumlah wilayah tambahan, sementara unit khusus seperti Counter Terrorism and Transnational Crime (CTTC), Special Branch (SB), serta tim intelijen melakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas politik yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

Pemerintah bahkan memberikan kewenangan magistrat kepada perwira militer berpangkat kapten ke atas hingga akhir Juni untuk memperkuat penegakan keamanan di lapangan.

Partai Tertua Bangladesh

Liga Awami merupakan partai politik tertua di Bangladesh yang didirikan pada 23 Juni 1949 ketika wilayah tersebut masih menjadi Pakistan Timur.

Partai ini memiliki peran historis penting dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 dan selama beberapa dekade menjadi salah satu kekuatan politik dominan di negara tersebut.

Namun, situasi berubah drastis setelah pemerintahan Sheikh Hasina tumbang pada Agustus 2024 akibat gelombang protes mahasiswa yang meluas. Pemerintahan transisi kemudian membubarkan Liga Awami, dan keputusan tersebut selanjutnya disahkan oleh parlemen di bawah pemerintahan Perdana Menteri Tarique Rahman.

Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina saat ini hidup dalam pengasingan di India. Pada November 2025, ia dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh terkait tuduhan pelanggaran yang dikaitkan dengan penanganan demonstrasi mahasiswa sebelum kejatuhan pemerintahannya.

Menjelang peringatan hari jadi partai, Hasina sempat mengunggah pesan di media sosial yang berbunyi, “Kami tidak dilahirkan untuk dikalahkan.”

Sementara itu, Liga Awami menyatakan keyakinannya akan kembali ke panggung politik dengan kekuatan yang lebih besar di masa mendatang.

Ruang Politik Menjadi Sorotan

Larangan total terhadap aktivitas Liga Awami memicu perdebatan di kalangan pengamat politik dan kelompok hak asasi manusia mengenai kondisi demokrasi di Bangladesh.

Sejumlah pihak menilai pembatasan terhadap partai besar yang masih memiliki basis dukungan signifikan berpotensi memperdalam polarisasi politik nasional. Di sisi lain, pemerintah berpendapat langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan memastikan proses hukum terhadap sejumlah tokoh politik berjalan tanpa gangguan.

Pelarangan Liga Awami dan pengerahan aparat keamanan dalam skala besar menjadi salah satu perubahan politik paling signifikan dalam sejarah modern Bangladesh. Dengan banyaknya pemimpin partai yang ditangkap, diselidiki, atau meninggalkan negara, masa depan partai yang pernah memimpin Bangladesh selama puluhan tahun kini berada dalam ketidakpastian.