Kasus Dugaan Korupsi BGN Jadi Pelajaran Nasional: Tata Kelola Pemerintahan Harus Jadi Prioritas Pembangunan
JAKARTA — Dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pimpinan tinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan sebuah program besar pemerintah tidak hanya ditentukan oleh gagasan yang baik, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang kuat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia merupakan program strategis dengan tujuan besar. Namun, setiap program publik dengan anggaran besar membutuhkan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang ketat agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
Dalam pandangan Denny JA, pembangunan nasional harus menempatkan tata kelola pemerintahan (good governance) sebagai fondasi utama.
“Musuh terbesar pembangunan bukan kekurangan ide, melainkan kebocoran amanah,” tulis Denny JA dalam pandangannya terkait pentingnya strategi pembangunan berbasis tata kelola.
Korupsi Bukan Sekadar Kerugian Negara, Tetapi Hilangnya Harapan Publik
Menurut Denny JA, kasus dugaan penyimpangan dalam program publik memberikan pelajaran bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan.
Program yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan dapat kehilangan legitimasi apabila tata kelola tidak berjalan dengan baik.
“Korupsi bukan sekadar kehilangan uang negara. Korupsi adalah pencurian harapan,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar anggaran besar dan program yang ambisius. Sistem pelaksanaan harus mampu memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan awal.
Governance First: Tata Kelola Sebagai Mesin Pembangunan
Denny JA memperkenalkan gagasan Governance First Development Strategy, yaitu pendekatan pembangunan yang menempatkan kualitas tata kelola pemerintahan sebagai prioritas utama.
Menurutnya, banyak negara berkembang memiliki sumber daya besar, tetapi gagal mencapai kemajuan maksimal karena lemahnya institusi dan sistem pengelolaan pemerintahan.
Sebaliknya, negara-negara maju mampu berkembang karena memiliki birokrasi efektif, sistem hukum yang kuat, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang berjalan.
“Jalan tercepat menuju negara maju bukan pertama-tama menambah pertumbuhan ekonomi. Jalan tercepat menuju negara maju adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” tulisnya.
Indeks Tata Kelola Jadi Ukuran Kemajuan Negara
Dalam kajian Good Governance Index (GGI) yang dikembangkan LSI Denny JA, tata kelola pemerintahan diukur melalui sejumlah indikator utama, yaitu:
Efektivitas pemerintahan
Pemberantasan korupsi
Demokrasi
Pembangunan manusia
Digitalisasi pemerintahan
Keberlanjutan lingkungan
Kajian tersebut menggunakan data dari berbagai lembaga internasional seperti World Bank, Transparency International, UNDP, Economist Intelligence Unit, Yale University, dan PBB.
Denny JA menyebut hasil riset terhadap 187 negara menunjukkan adanya hubungan kuat antara kualitas tata kelola dan tingkat kemakmuran sebuah negara.
Indonesia Mengalami Kemajuan, Tetapi Tantangan Masih Besar
Dalam GGI 2024, Indonesia disebut memperoleh skor 54,575 dan berada di peringkat ke-79 dari 187 negara.
Posisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun 2019 ketika Indonesia berada di peringkat ke-93.
Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mengejar standar negara maju yang memiliki rata-rata skor tata kelola lebih tinggi.
Menurut Denny JA, peningkatan kualitas institusi harus menjadi agenda utama agar pembangunan ekonomi berjalan lebih efektif.
Reformasi Tata Kelola Harus Bersifat Nyata
Menurut Denny JA, strategi memperkuat tata kelola tidak cukup hanya melalui slogan, tetapi membutuhkan langkah konkret.
Beberapa agenda penting yang perlu diperkuat antara lain:
Reformasi sistem pengadaan publik
Digitalisasi pengelolaan anggaran
Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran
Penguatan lembaga audit independen
Transparansi seluruh rantai penggunaan anggaran negara
Setiap rupiah anggaran publik, menurutnya, harus dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas.
Pembangunan Harus Sampai Kepada Rakyat
Kasus dugaan korupsi dalam program strategis pemerintah menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari jumlah program yang dibuat, tetapi dari seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat.
Tata kelola yang baik menjadi kunci agar program negara tidak berhenti sebagai rencana, tetapi benar-benar menjadi perubahan nyata bagi rakyat.
Pada akhirnya, pembangunan berkelanjutan membutuhkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
About The Author
