Ketua Dewan Perwakilan AWNI Se-Sumatera Ingatkan Tiyo UGM: Kritik Boleh, Jangan Sampai Memicu Provokasi dan Ganggu Stabilitas Nasional
SOROTAN PUBLIK — Ketua Dewan Perwakilan Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) se-Sumatera Raya mengingatkan seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat agar tetap mengedepankan kritik yang konstruktif dalam menyampaikan aspirasi, khususnya terkait dinamika politik nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi polemik yang melibatkan Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), yang sebelumnya menjadi sorotan publik terkait pernyataan keras terhadap pemerintah serta isu dugaan pemasangan alat pelacak atau GPS pada kendaraan yang digunakannya.
Ketua Dewan Perwakilan AWNI se-Sumatera Raya menilai kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi Indonesia, namun setiap tuduhan maupun pernyataan publik harus tetap berdasarkan fakta, bukti, dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Demokrasi memberikan ruang bagi siapa pun untuk mengkritik pemerintah. Tetapi kritik harus dibangun dengan data dan bukti, bukan dengan narasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, terkait isu GPS tracker, perlu ada pembuktian secara objektif mengenai siapa yang memasang, apa motifnya, dan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum. Jangan sampai sebuah dugaan berkembang menjadi tuduhan yang belum terbukti sehingga memicu persepsi negatif di ruang publik.
Ia juga mengingatkan agar ekspresi politik tidak berubah menjadi ujaran yang dapat memperkeruh suasana kebangsaan, apalagi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan besar dalam pembangunan.
“Perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam negara demokrasi. Namun jangan sampai sikap politik atau kritik berubah menjadi provokasi yang bisa menciptakan chaos dan mengganggu stabilitas nasional,” tegasnya.
Ketua Dewan Perwakilan AWNI se-Sumatera Raya juga menyoroti bahwa pemerintah saat ini sedang menghadapi berbagai agenda besar, termasuk upaya memperkuat ekonomi nasional, menjalankan program-program yang berorientasi kepada masyarakat, serta pemberantasan berbagai praktik korupsi yang merugikan negara.
Menurutnya, masyarakat harus bersama-sama mengawal pemerintahan dengan cara yang sehat, termasuk mendukung penegakan hukum terhadap kasus korupsi tanpa menghilangkan prinsip praduga tak bersalah.
“Persoalan bangsa ini membutuhkan persatuan. Mengkritik pemerintah adalah hak rakyat, tetapi menjaga stabilitas nasional juga merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.
Ia berharap generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kelompok intelektual, dapat menjadi kekuatan moral bangsa yang membawa perubahan melalui gagasan, data, dan solusi, bukan melalui narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Mahasiswa adalah agen perubahan. Energi besar mahasiswa harus diarahkan untuk membangun Indonesia, bukan menciptakan konflik yang merugikan rakyat,” tutupnya.
About The Author
