Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan tanpa memandang latar belakang maupun kedekatan politik.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) wilayah Jawa-Bali dalam sebuah pertemuan koordinasi yang membahas stabilitas politik, keamanan, dan tata kelola pemerintahan.

Dalam arahannya, Djamari menekankan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Menurutnya, prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Pemerintah menilai upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan.

Selain menyoroti pentingnya integritas aparatur negara, Djamari juga meminta seluruh unsur Forkopimda untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, keamanan, ketertiban, dan pemerintahan yang bersih merupakan fondasi utama bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan, khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas masyarakat.

Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur Forkopimda harus terus diperkuat guna mendeteksi potensi gangguan keamanan maupun penyimpangan tata kelola pemerintahan sejak dini.

“Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan. Karena itu koordinasi dan pengawasan harus terus ditingkatkan di semua tingkatan pemerintahan,” ujarnya.

Pemerintah berharap kolaborasi yang kuat antara pusat dan daerah dapat memperkuat stabilitas nasional sekaligus mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta memastikan seluruh program pemerintah berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

About The Author